
Bandung, Jabarplus.com – Indonesia telah menembus angka satu juta lebih kasus Covid-19, dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai angka tersebut.
Bahkan, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya terhadap penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah yang kurang efektif, sehingga diberlakukanlah PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali.
Menanggapi hal tersebut, Asep Riyadi, pemerhati sosial di Kota Bandung menilai, kesulitan menekan laju penyebaran virus corona lebih dipengaruhi pada prilaku masyarakat.
Menurutnya, masyarakat cenderung apriori (pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman) dalam menyikapi permasalahn pandemi.
Kang Asri, mengatakan, kejenuhan masyarakat menghadapi pandemi Covid seharusnya mampu dibarengi dengan meningkatkan kewaspadaan.
Bukan sebaliknya malah mengabaikan anjuran untuk mematuhi protokol kesahatan, baik di lingkungan keluarga maupun bermasyarakat.
Pandemi ini hanya bisa diatasi dengan pendekatan dua hal yaitu imun dan iman, realisasinya diperlukan kerjasama yang baik antara ulama, umaro dan rokyah atau rakyat.
Pemerintah Harus Piawai dalam mengelola Pandemi ini ( manajemen Pandemi ), Memberikan Kepastian Hukum , Memberikan Ketenangan dan Memberikan rasa Aman
Ulama berperan dalam menentramkan masyarakat dengan memberikan petuah petuah yang menyejukan.
Masyarakat atau rakyat, tidak banyak curiga dan waspada terhadap Kepentingan politik kelompok dan golongan, kesadaran untuk taat pada aturan, saling berbagi bukan saling mencaci, tapi saling memikirkan solusi.
Kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi seperti ini .
Kalau salah satu arogan dan mementingkan diri dan kelompok, maka Pandemi Covid 19 akan selalu membayangi.
Rasa Tentram dan Aman Takan mungkin diraih yang akhirnya mematahkan roda ekonomi, semoga tidak terjadi.
“Apakah masyarakat sadar memakai masker karena takut tertular virus corona ? atau karena takut terkena hukuman petugas yustisi saat ada razia ? Sepertinya hukuman ini yang ditakuti sebahagian besar masyarakat kita,” ucapnya.
Di sisi lain, Kang Asri beranggapan bahwa Pemerintah Daerah masih terkendala membangun komunikasi kepada masyarakat untuk penerapan sejumlah aturan dalam tatanan hidup baru di masa pandemi Covid-19.
“Mestinya dicari satu cara berkomunikasi agar masyarakat mau menerima dan memahami tentang bagaimana upaya mengatasi pandemi ini cepat berakhir,” imbuhnya. (Ichan-86)